Stabat (Humas), Kakan Kemenag Kab. Langkat H. Zulfan Efendi, S.Ag., M.Si., mengikuti kegiatan Webinar “Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi”. Rabu, (01/12).
Webinar diselenggarakan dalam rangka penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, implementasi program pengendalian gratifikasi dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Agama memiliki misi antara lain meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang berkualitas. Misi tersebut sesuai dengan misi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membangun budaya anti korupsi baik secara individu maupun kelembagaan. lnisiatif dalam membangun budaya anti korupsi tidak hanya datang dari individu pelaksana yang ada di suatu organisasi, namun juga harus di sertai dengan sistem yang mendukung terciptanya budaya anti korupsi di organisasi tersebut.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dan professional namun juga berintegritas agar tujuan organisasi dapat tercapai dan terhindar dari segala bentuk pelanggaran, terutama tindak pidana korupsi. Fraud atau Korupsi yang terjadi di suatu organisasi tidak hanya merugikan pegawai yang melakukan namun juga akan merugikan organisasi baik dari segi materiil maupun reputasi dari organisasi itu sendiri.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Quomas mengatakan “Kementerian Agama berkomitmen meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi”.
“Saya ingin menggaris bawahi bahwa Visi Kementerian Agama 2020-2024 adalah mewujudkan Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Dengan misi salah satunya adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ucap Menag.(RK)
